Soal Pro Kontra Perwal Nomor 25/2014, Pengurus Al-Khairiyah Cilegon Balik Ingatkan BKPAKSI

Saturday, October 19th 2019. | Al-Khairiyah

Humas DPD Al-Khairiyah

CILEGON,– Sekjen DPD Al – Khairiyah Kota Cilegon, Ahmad Munji, balik mengingatkan Ketua Badan Koordinasi Pendidikan AlQur’an dan Keluarga Sakinah Indonesia (BKPAKSI) Kota Cilegon, Bayu Panatagama, terkait pro kontra penerapan Perwal Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Perwal Nomor 44 Tahun 2011, terutama Pasal 13 a berkaitan dengan kewajiban diniyah.

Sebelumnya jajaran pengurus BKPAKSI Kota Cilegon, menggelar konferensi pers, Kamis (17/10/2019), yang menyayangkan sikap DPD Al-Khairiyah yang menghendaki pencabutan Perwal dimaksud karena tidak sejalan dengan Perda Diniyah.

Ahmad Munji mengatakan bahwa pernyataan Bayu Panatagama tersebut sangat tendensius dan terkesan memelintir isu soal Perda Diniyah.

Sebelumnya, DPD Al-Khairiyah menyatakan pencabutan Perwal dimaksud saat saat beraudiensi dengan Komisi II DPRD Cilegon, Kamis (17/10/2019). “Apa yang Pak Bayu sampaikan tidak nyambung, kami tidak mempermasalahkan soal Taman Pendidikan Al – Qur’an (TPA), tetapi yang kita sampaikan kepada pemerintah adalah soal perlunya perhatian terhadap pendidikan madrasah diniyah khususnya secara infrastruktur dan kesejahteran para guru- gurunya,” tegas Munji, Jumat (18/10/2019).

Kata Munji, persoalan TPA sudah terakomodasi baik dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 BAB IV Tentang Kurikulum Pasal 13 Point (c) yang berbunyi “Bagi Penyelenggara TPA Paket B atau Taman Kanak – kanak Qur’an (TKQ) Wajib menyesuaikan masa lamanya belajar dan Kurikulum Diniyah Awaliyah”. Dipertegas dalam Perwal Nomor Nomor 44 Tahun 2011 BAB III tentang Tata Kelola Penyelenggaraan, Bagian Kedua Pasal 6 Ayat 2 yang berbunyi “Peserta didik terdiri dari anak-anak usia sekolah yang berusia 6 tahun sampai dengan 12 tahun, dengan akumulatif sebagai berikut:

TPA Paket A atau TPQ kelompok A usia 6-7 tahun;
TPA Paket B atau TPQ kelompok B usia 7-8 tahun; dan
MDTA kelas 1-4 usia 8-12 tahun
“Itu sudah diterangkan secara jelas baik dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 maupun Perwal nomor 44 Tahun 2011,” bebernya.

Kata munji, lalu masalahnya di mana? jika kami menuntut Perwal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Perwal Nomor 44 Tahun 2011 yang jelas-jelas melemahkan. “Ada apa sebenarnya Pak Bayu ini kami curiga, sebaiknya tidak usah membangun isu konflik dan janganlah perjuangan ini digoreng kepada isu politik karena kami sangat mendukung adanya TPA yang perlu juga diberikan perhatian oleh pemerintah, tapi bukan berarti mengabaikan perhatian terhadap madrasah dan aspek peningkatan kesejahteraan guru – guru madrasahnya,” jelas Munji.

Ditambahkan Ketua DPD Al-Khairiyah Sayuti Zakaria. “Kami bisa baca arah statemen Saudara Bayu Panatagama ke mana, jangan lah upaya baik para guru di pelintir ke arah opini politik,” jelasnya.

Pihaknya tidak setuju TPA ditutup dan justru mendorong agar semua TPA, dan madrasah – madrasah, guru madrasah di Kota Cilegon mendapat perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagaman dari semua tingkatan sangat penting bagi kelangsungan akhlaq dan peradaban generasi di Kota Cilegon. “Ketika Bayu Panatagama terkesan ngotot dan gerah atas perjuangan madrasah dan guru- guru madrasah malah jadi tanda tanya besar bagi kami, ada apa ? Apakah ada persoalan hukum terkait anggaran yang dikelola BKPAKSI selama ini? Justru statemen Bayu jadi pertanyaan buat kami. Nanti kita lihat, jangan – jangan ada udang di balik batu, atau ada persoalan hukum lain terhadap anggaran yang merupakan implementasi perda yang sudah ada,” pungkas Sayuti. (hasidi-LN)/Localnews