DPD Al-Khairiyah: Perda Diniyah Belum Serius Diterapkan dan Segera Cabut Perwal Nomor 25/2014

Friday, October 18th 2019. | Al-Khairiyah

CILEGON,- DPD Al-Khairiyah Kota Cilegon mempertanyakan komitmen dan keseriusan Pemkot Cilegon untuk menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah, yang dianggap belum berjalan secara maksimal, bahkan cenderung mandul. Tuntutan lainnya adalah mencabut Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Perwal Nomor 44 Tahun 2011, terutama Pasal 13 a berkaitan dengan kewajiban diniyah.

Hal itu disampaikan jajaran pengurus DPD Al—Khairiyah Kota Cilegon saat beraudiensi dengan Komisi II DPRD Cilegon, Kamis (17/10/2019). Ini adalah rangkaian kunjungan DPD Al-Khairiyah setelah sebelumnya ke Pemkot Cilegon.

Mereka diterima Ketua Komisi II Qoidatul Sita dari Fraksi PKS, Fathurrohmi dari Fraksi Gerindra, dan Muhammad Ibrohim Aswadi dari Fraksi Partai Demokrat.

Ditegaskan Ketua DPD Al-Khairiyah Kota Cilegon Sayuti Zakaria, Perda Diniyah dan Perwal Nomor 44 tahun 2011 terkait wajib diniyah, sudah saling melengkapi dan sesuai untuk diterapkan.

Masalahnya kata Sayuti, adalah terbitnya Perwal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Perwal Nomor 44 Tahun 2011, terutama Pasal 13 a berkaitan dengan kewajiban diniyah yang menegaskan apabila sekolah dasar atau madrasah diniyah yang kurikulum intinya sudah menyangkut madrasah diniyah maka dianggap sudah cukup tidak perlu madrasah diniyah. “Secara otomatis kami mengkritisi itu karena kami anggap ketika pasal itu muncul maka melemahkan madrasah diniyah itu sendiri. Karenanya tuntutan kami adalah mencabut Perwal Nomor 25 tahun 2014 dan mengembalikan pada Perwal Nomor 44 tahun 2011,” tegas Sayuti.

Menanggapi tuntutan pengurus DPD Al-Khairiyah tersebut, Qoidatul Sita berjanji segera memanggil sejumlah pihak terkait, yakni Kementrian Agama, Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Pemkot Cilegon. “Kami akan memfasilitasi mereka untuk duduk bareng mencari solusinya seperti apa, karena hal ini masih membingungkan, apalagi Perda Diniyah yang sampai sekarang belum terealisasi, dan seperti apa kedudukannya karena belum dianulir sama sekali,” jelasnya singkat. (hasidi-LN)/Localnews